SIMALUNGUN, metrorayanews.com Proyek pengerasan jalan produksi pertanian yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025, berlokasi di Jalan Manjung (Sibunga-bunga), Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, kini menjadi sorotan publik. Proyek senilai Rp139.990.500 yang dikerjakan oleh CV Mega Prataman tersebut menuai kritik terkait transparansi dan kualitas pelaksanaan.
Sorotan utama mengarah pada papan informasi proyek.
Berdasarkan pantauan di lapangan, papan proyek tidak mencantumkan spesifikasi penting, seperti panjang dan lebar jalan. Ketidaklengkapan ini dinilai melanggar prinsip keterbukaan informasi publik dan menghambat peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Selain persoalan administrasi, kondisi pelaksanaan di lapangan juga menimbulkan tanda tanya. Pekerjaan terpantau kurang rapi, dengan penataan material yang dinilai tidak mencerminkan perencanaan teknis yang matang. Hal ini memunculkan keraguan terhadap penerapan standar mutu pekerjaan infrastruktur.
Proyek ini berada di bawah kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun. Dalam konteks tersebut, kritik publik tidak hanya tertuju pada kontraktor pelaksana, tetapi juga pada integritas dan tanggung jawab pejabat OPD yang memiliki kewenangan pengawasan penuh atas proyek tersebut.
Sejumlah pihak menilai, ketidakjelasan spesifikasi dan hasil pekerjaan yang menuai sorotan merupakan uji integritas pejabat publik. Pengelolaan anggaran pertanian dituntut tidak berhenti pada prosedur administratif, melainkan menjunjung kejujuran, keterbukaan, dan keberanian memastikan kualitas pekerjaan di lapangan.
Keluhan warga setempat turut menguatkan kritik. Mereka menilai proyek ini terkesan lebih berorientasi pada serapan anggaran ketimbang memberikan manfaat optimal bagi petani sebagai penerima langsung dampak pembangunan. “Kalau informasi dasarnya saja tidak terbuka, wajar jika publik mempertanyakan pengawasannya,” ujar seorang warga.
Atas kondisi tersebut, masyarakat mendesak Inspektorat Kabupaten Simalungun untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, baik terhadap administrasi, volume pekerjaan, maupun mutu pelaksanaan proyek, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media belum mendapat konfirmasi resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun terkait sorotan atas proyek pengerasan jalan produksi pertanian tersebut. Publik menilai, sikap terbuka dan langkah korektif akan menjadi penentu integritas pejabat dalam menjaga amanah pembangunan di Kabupaten Simalungun. *J04 *
