Simalungun. MetroRayaNews.com – Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, Inspektorat Simalungun diharapkan untuk segera memanggil Pangulu Simpang Pane Raya, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Permintaan ini muncul seiring dengan adanya dugaan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan penggunaan dana desa tahun 2024.
Sebagai bagian dari upaya pemerintahan untuk memberdayakan masyarakat melalui dana desa, penting bagi setiap pengelolaan dana ini dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Masyarakat Desa Simpang Pane Raya memiliki hak untuk mengetahui bagaimana dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa mereka digunakan.
Dugaan adanya praktik KKN ini perlu ditangani secara serius, karena dapat menghambat perkembangan desa dan merugikan masyarakat. Audit terhadap dana desa 2024 akan memberikan gambaran yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Inspektorat Simalungun diharapkan tidak hanya memanggil Pangulu, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam proses audit ini. Hal ini penting untuk menciptakan iklim keterbukaan dan kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
Ketua DPP LSM MARAPI, J. Saragih, di Kantornya Sabtu (21/12) berharap kepada masyarakat, penting untuk tetap aktif dalam memantau dan memberikan masukan terkait penggunaan dana desa. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Desa Simpang Pane Raya dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.( Jhon Hier )
