Simalungun, metrorayanews.com Proyek rekonstruksi jalan rabat beton di ruas Simpang Sigonrang menuju Silou Huluan, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Pasalnya, jalan yang belum rampung dikerjakan itu sudah mengalami keretakan.
Proyek dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.497.730.323,40 yang bersumber dari APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 itu seharusnya menjadi solusi atas keluhan warga selama ini mengenai akses jalan yang rusak. Namun, kondisi fisik pekerjaan yang retak sebelum digunakan justru menimbulkan tanda tanya besar soal mutu pekerjaan dan pengawasan dari pihak terkait.
Selain itu, di papan proyek yang terpasang di lokasi, informasi teknis penting seperti ketebalan rabat beton tidak dicantumkan, yang menambah keraguan masyarakat terhadap transparansi dan kualitas pelaksanaan proyek.
Salah seorang warga yang kebetulan melintas di lokasi proyek menyatakan kekecewaannya atas kondisi tersebut.
“Kami sangat berharap jalan ini bisa selesai dengan baik, tapi nyatanya baru dibangun saja sudah retak. Ini proyek miliaran rupiah, bukan proyek kecil-kecilan,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Dari pantauan di lapangan, keretakan terlihat memanjang pada permukaan beton. Belum ada tanda-tanda perbaikan atau pernyataan resmi dari kontraktor pelaksana maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Simalungun selaku penanggung jawab teknis proyek.
Ketika diminta tanggapannya, Ketua LSM Marapi, J. Saragih, menilai bahwa kondisi tersebut bisa mengindikasikan persoalan serius dalam pelaksanaan proyek.
“Ini jelas tidak bisa dianggap sepele. Jika jalan yang belum selesai saja sudah retak, maka ada yang patut dipertanyakan, apakah kualitas materialnya sesuai, apakah metode kerjanya benar, dan bagaimana dengan pengawasannya? Jangan-jangan ini proyek asal jadi,” tegasnya.
J. Saragih juga mendorong agar DPRD Kabupaten Simalungun segera membentuk tim khusus untuk melakukan inspeksi teknis di lapangan.
“Ini dana publik, jumlahnya besar, dan harus digunakan secara maksimal. Kami mendesak pengawasan ketat, termasuk audit menyeluruh jika perlu,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan ke meja redaksi, awak media belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak kontraktor maupun Dinas PUTR Kabupaten Simalungun.
Masyarakat berharap, proyek ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga secara teknis dan kualitas. Pasalnya, jalan ini merupakan akses penting bagi mobilitas warga, distribusi hasil pertanian, dan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari dana publik harus diawasi ketat, baik oleh pemerintah, legislatif, maupun masyarakat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran mutu, proses hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. *J04 *
