Simalungun, metrorayanews.com
Dugaan skandal infrastruktur kembali mencuat di Kabupaten Simalungun. Proyek rekonstruksi jalan jurusan Raya Bayu–Sambual, Kecamatan Raya, kabupaten Simalungun, propinsi Sumatera Utara, dengan anggaran fantastis mencapai Rp.977.244.918,04, diduga dikerjakan asal jadi. Alih-alih membawa manfaat bagi masyarakat, proyek ini justru menyisakan kekecewaan dan tanda tanya besar.
Pantauan di lapangan memperlihatkan hasil pekerjaan yang jauh dari kata memuaskan. Jalan tampak tanpa pengerasan lapen yang memadai. Padahal, proyek dengan dana nyaris Rp1 miliar ini seharusnya menghadirkan infrastruktur yang kokoh. Ironisnya, lemahnya pengawasan diduga menjadi penyebab utama bobroknya proyek ini.
Aparat teknis dan konsultan pengawas yang seharusnya memastikan kualitas pekerjaan justru dianggap abai. Muncul dugaan kuat adanya kongkalikong antara kontraktor dengan oknum pengawas, sehingga proyek hanya menjadi ladang bancakan anggaran.
Ketua KCBI (Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia), Juni Pardomuan Saragih, SE, ketika diminta pendapatnya terkait proyek tersebut menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam. “Kasus ini akan kita laporkan ke Kejatisu. Proyek bernilai hampir Rp1 miliar ini tidak boleh dibiarkan begitu saja, harus ada penegakan hukum,” tegas Juni.
Desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan pun semakin menguat. Inspektorat dan Kejaksaan diminta segera memeriksa proyek ini, mengaudit seluruh anggaran, serta menyeret pihak yang terbukti bermain ke ranah hukum. Tanpa langkah tegas, kasus ini hanya akan menambah daftar panjang proyek bermasalah di Simalungun.
Berbagai kalangan menilai kasus proyek jalan Raya Bayu–Sambual ini menjadi cerminan buruknya tata kelola pembangunan di daerah. Jika pola pengerjaan asal jadi terus dibiarkan, bukan hanya kualitas infrastruktur yang terabaikan, tetapi juga citra pemerintah daerah akan tercoreng di mata masyarakat.
Transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan ketat harus benar-benar ditegakkan agar setiap rupiah dari uang rakyat tidak terbuang sia-sia.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak Dinas PUTR maupun rekanan pelaksana proyek.
Pembangunan infrastruktur dengan anggaran besar seharusnya menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat. Namun, fakta di lapangan pada proyek ini justru memperlihatkan sebaliknya, hasil yang mengecewakan dan rawan merugikan kepentingan publik. Jika tidak ditindaklanjuti secara serius, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin runtuh. *J04*
