Simalungun. MetroRayaNews.com- Pada Senin, 18 November 2024, Aliansi Peduli Anak Negeri Untuk Jiwa Demokrasi (APANI Jiwa Demokrasi) melaksanakan aksi unjuk rasa di beberapa lokasi strategis, termasuk Kantor Inspektorat, BPKPD Simalungun, DPRD Simalungun, dan Kantor KPUD Simalungun. Aksi ini dipicu oleh dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang melibatkan KPUD Simalungun, serta untuk menuntut transparansi dalam penyelenggaraan pemilu.
Adapun tuntutan aksi adalah :
1. Menjaga Netralitas Penyelenggara Pemilu: APANI Jiwa Demokrasi menuntut agar KPUD Kabupaten Simalungun menjaga netralitas penyelenggara pemilu di semua tingkatan demi terciptanya pemilu yang adil dan demokratis.
2. Pengawasan Penggunaan Dana Hibah : Kami meminta BPKPD Kabupaten Simalungun, Inspektorat, dan DPRD untuk mengusut serta mengaudit penggunaan dana hibah dari APBD Simalungun, yang diduga telah disalahgunakan oleh KPU dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan nomenklatur dan pertanggungjawaban yang jelas.
3. Segera Bentuk Alat Kelengkapan Dewan: APANI JIWA SEMOKRASI mendesak DPRD Simalungun untuk tidak “makan gaji buta” dan segera membentuk alat kelengkapan dewan agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
4. Pelanggaran Aturan Kampanye: Kami menyoroti keputusan KPU yang dianggap menyalahi aturan berkaitan dengan pelaksanaan kampanye di lokasi BUMN dan sekolah, yang dapat mempengaruhi independensi pemilih.
5. Transparansi Dana Sortir dan Lipat: Kami juga meminta klarifikasi mengenai penggunaan dana pengerjaan sortir dan lipat (sorlip) surat suara, yang diduga tidak sesuai dengan nomenklatur serta berpotensi mengalami mark up, sehingga rentan terhadap kecurangan.
6. Audit Pemasangan APK: Demi menjaga integritas proses pemilu, kami meminta BPKPD, Inspektorat, dan DPRD Simalungun untuk melakukan audit terhadap penggunaan anggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang terlihat tidak memenuhi standar, seperti penggunaan bambu, ditempel di dinding, dan pohon.
7. Pembatalan Pemindahan Debat Kandidat: APANI menuntut KPU untuk membatalkan rencana pemindahan debat kandidat Pilkada Kabupaten Simalungun ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Kota Medan dan agar debat tetap dilaksanakan di Tanoh Habonaron do Bona, demi kedekatan dengan masyarakat.
Massa aksi merasa kecewa saat melakukan aksi di Kantor KPUD Sinalungun, karena ketidak hadiran komisioner KPU dan para pegawai tidak berada di kantor. Apani Jiwa Demokrasi pun merasa sangat kesal, karena tidak satupun Komisioner KPUD Simalungun yang menanggapi aspirasi mereka dan tidak berani menunjukkan badan. Padahal mobil dinas salah satu komisioner berada di lokasi kantor.
Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kepedulian APANI Jiwa Demokrasi terhadap masa depan demokrasi di Kabupaten Simalungun dan merupakan panggilan untuk seluruh pihak yang terlibat agar bekerja secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi keadilan sosial bagi masyarakat. Kami berharap melalui aksi ini, suara rakyat dapat didengar dan diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. (JHS)
