SIMALUNGUN, metrorayanews.com Insiden penghadangan terhadap sekelompok massa yang hendak menyampaikan aspirasi di Kabupaten Simalungun, Rabu (26/11/2025), memantik gelombang kritik yang semakin meluas.
Peristiwa ini dinilai sebagai preseden buruk bagi keterbukaan pemerintah daerah, sekaligus mempertegas tuntutan publik terhadap kepemimpinan Bupati Simalungun, Anton Saragih.
Penghadangan terjadi saat massa bergerak menuju area belakang Kantor Bupati. Koordinator aksi, Juni Pardomuan Saragih, menegaskan bahwa rombongan belum sempat melakukan aktivitas orasi seketika sekelompok orang muncul dan melakukan tindakan represif, termasuk merusak alat peraga aksi.
“Penghadangan dilakukan secara tiba-tiba dan agresif. Ini bukan sekadar hambatan fisik, tetapi bentuk intimidasi terhadap kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat,” tegas Juni.
Massa menilai tindakan tersebut tidak berdiri sendiri. Pola kehadiran kelompok penghalau yang terkoordinasi menimbulkan dugaan bahwa ada pihak-pihak berkepentingan yang ingin membungkam kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah dan Kekecewaan juga diarahkan kepada aparat keamanan yang dinilai tidak mengambil langkah tegas untuk mengendalikan situasi sejak awal.
Menyusul ketegangan di sekitar Kantor Bupati, massa mengalihkan pergerakan menuju Gedung DPRD Simalungun. Anggota DPRD Simalungun kemudian menerima delegasi massa dan memastikan bahwa seluruh aspirasi akan dibahas melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Sikap anggota DPRD tersebut dipandang massa sebagai langkah konstitusional yang menunjukkan bahwa kanal demokrasi di daerah masih memiliki ruang, meski tekanan di lapangan sempat mencederai suasana kondusif penyampaian pendapat.
Dalam pertemuan dengan DPRD, massa menyampaikan tuntutan yang menyoroti sejumlah aspek strategis pemerintahan, antara lain:
Isu Penistaan Adat dan Budaya Simalungun
Massa menilai Bupati tidak menunjukkan keberpihakan terhadap identitas budaya Simalungun dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Mereka mendesak agar Bupati menjalani mekanisme adat dan pembinaan bahasa sebagai bentuk penghormatan kepada masyarakat lokal.
Rotasi jabatan di lingkungan Pemkab Simalungun disebut cenderung menyingkirkan pejabat dari suku Simalungun dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan ASN.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pelaksanaan Bimtek OPD di hotel yang diduga bermasalah dalam pembayaran pajak daerah.
Dugaan pemalsuan surat BKD serta indikasi jual beli jabatan, terutama dalam proses pengangkatan kepala sekolah.
APBD 2026 yang dianggap tidak mencerminkan keberpihakan nyata kepada masyarakat karena lebih menonjolkan belanja perjalanan dinas, konsumsi, Bimtek, dan kegiatan seremonial.
Massa juga menantang Bupati Anton Saragih untuk menunjukkan independensi dan keberanian politik dalam mengambil keputusan, termasuk menindaklanjuti hasil sidak pejabat yang sebelumnya ia lakukan. Mereka menilai, sikap tegas kepala daerah sangat dibutuhkan guna memulihkan kepercayaan publik yang semakin tergerus.
Hingga berita ini diturunkan ke meja redaksi, pihak Bupati Simalungun belum dapat memberikan keterangan resmi. J Edward.
