Simalungun.metrorayanews.com
Di era modern ini, sektor pariwisata menjadi salah satu tumpuan utama untuk meningkatkan perekonomian daerah. Namun, maraknya isu dugaan penyimpangan dalam proyek-proyek pembangunan pariwisata, seperti yang terjadi di Kelurahan Sipolha, Kecamatan Sidamanik,Kabupaten Simalungun, menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran mengenai pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIC) serta sektor pariwisata di daerah Simalungun menjadi sorotan publik.
Menurut pantauan awak media Metro Raya News.com dilapangan bahwasanya temuan itu antara lain:
1.Tanah timbun dari lokasi proyek.
2.Tulangan baja/besi beton untuk gedung TIC tidak sesuai RAB.
3.Material paving blok untuk parkiràn tidak sesuai RAB.
4.Mengurangi volume pondasi untuk bangunan gedung.
5.Material kayu diambil darialam/aset PEMKAB Simalungun.
Dugaan ketidaksesuaian ini berawal dari laporan awak media metroraya news.com yang diterima oleh LSM KCBI(Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia),yang menilai bahwa pelaksanaan proyek tidak hanya melenceng dari rencana anggaran, tetapi juga tampak tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya. Proyek dengan anggaran yang besar ini, seharusnya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan meningkatkan daya tarik pariwisata. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan pengunjung.
Ketua LSM KCBI Juni Pardomuan saragih menyatakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana publik sangat penting untuk menghindari penyimpangan. Dalam konteks ini, Juni pardomuan saragih meminta Kejari Simalungun untuk turun tangan dan menginvestigasi proses pengadaan serta pelaksanaan proyek tersebut, Hal ini bukan semata-mata untuk menegakkan hukum, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah yang seharusnya melayani kepentingan umum.
Dinas Pariwisata sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam proyek ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang beredar. Mereka harus siap memberikan penjelasan mengenai penggunaan anggaran dan alasan di balik setiap keputusan yang diambil. Jika terbukti ada penyimpangan, maka langkah hukum harus diambil untuk memastikan pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan masyarakat.
Selain itu, isu ini juga memicu perhatian lebih lanjut terhadap pengawasan proyek-proyek pemerintah di bidang pariwisata. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara ketika awak media berulang kali berusaha menghubungi kadis pariwisata fikri damanik untuk memberikan klarifikasi melalui whatshap pribadi,namun juga gak di gubris.Tidak sampai di situ awak media langsung mengirim pesan singkat walau nampak centeng dua namun tidak ada balasan. Ini jelas adalah etika yg tidak baik bagi pejabat di negara ini yg sangat sombong dan arogan. hingga berita ini di layangkan ke meja redaksi belum ada tanggapan dari kadis pariwisata.(J.sinaga)
