SIMALUNGUN, metrorayanews.com
Kegiatan reses yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Tomy Frendrik Saragih, di Kelurahan Merek Raya, Kecamatan Raya, Selasa (28/04/2026), menjadi panggung terbuka bagi warga, khususnya petani, untuk menyuarakan persoalan yang selama ini mengendap.
Di hadapan perwakilan DPRD, lurah, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Rudi Saragih, serta tokoh masyarakat, satu isu langsung mencuat, distribusi pupuk subsidi yang dinilai belum merata. Kelompok Tani Sabar Tani mengungkapkan fakta mencolok, dari 20 anggota, hanya 16 yang tercatat menerima jatah pupuk.
Situasi ini sontak memicu tanda tanya besar soal akurasi data. Menjawab hal itu, PPL Kecamatan Raya, Ruda Saragih, tak menampik adanya masalah teknis dalam sistem pendataan. Ia menjelaskan bahwa kesalahan terjadi saat penginputan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), diperparah oleh keterbatasan waktu dan gangguan jaringan.
“Ini murni kendala teknis, bukan unsur kesengajaan. Kami pastikan akan ada perbaikan,” Ujar Rudi.
Ia juga membawa kabar yang sedikit melegakan: portal perbaikan data dijadwalkan kembali dibuka pada awal Mei, memberi peluang bagi petani yang tercecer untuk kembali terakomodasi.
Tak hanya soal pupuk, warga juga menyoroti bantuan bibit yang kerap tidak sesuai dengan kondisi lahan. Rudi menegaskan, pihaknya kini lebih selektif dalam menerima bantuan dari pusat.
“Bukan sekadar ada bantuan, tetapi harus sesuai dengan kondisi iklim dan tanah di Simalungun. Jika tidak, hasilnya justru merugikan petani,” tegasnya.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Tomy Frendrik Saragih menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi warga, terutama terkait perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT) dan kebutuhan sarana produksi.
Sebagai langkah konkret, ia mengungkapkan bahwa bantuan bibit jagung akan segera direalisasikan.
“Dalam tiga bulan ke depan, bantuan bibit jagung akan kita salurkan melalui kelompok tani yang terdaftar resmi,” ujarnya.
Selain itu, sejumlah warga juga menyinggung kondisi infrastruktur pendukung pertanian yang dinilai belum maksimal, mulai dari drainase hingga akses distribusi hasil panen. Mereka berharap perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada bantuan, tetapi juga pada perbaikan sarana yang berdampak langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani.
Di penghujung kegiatan, Tomy mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi di tingkat kelompok tani. Menurutnya, banyak bantuan pemerintah tersendat bukan karena tidak tersedia, melainkan akibat ketidaksinkronan data.Kegiatan reses ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga merefleksikan bahwa berbagai persoalan di lapangan masih didominasi oleh aspek-aspek mendasar, seperti akurasi data, efektivitas distribusi bantuan, serta ketepatan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, realisasi komitmen yang telah disampaikan diharapkan dapat diwujudkan secara konkret dan berkelanjutan. J Edward.
