Medan, metrorayanews.com Aktivis Sumatera Utara, Fauzi, melontarkan kritik keras terhadap tindakan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, yang diduga ikut melempari batu ke arah masyarakat atau massa pengunjuk rasa di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Peristiwa tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh dan penengah di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya, Fauzi menyebut bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran moral dan etika pejabat publik.
“Seorang anggota DPRD, apalagi Ketua Fraksi, tidak seharusnya bersikap emosional dan terlibat dalam tindakan kekerasan. Kalau benar pelemparan itu dilakukan, maka ini bukan hanya melukai masyarakat, tetapi juga mencoreng martabat lembaga dewan,” ujar Fauzi kepada wartawan di Medan.
Fauzi meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumatera Utara dan DPW Partai NasDem Sumut untuk segera memanggil Rahmansyah Sibarani dan melakukan pemeriksaan etik. Ia menegaskan bahwa partai harus berani menegakkan disiplin terhadap kadernya agar kepercayaan publik tidak runtuh.
Partai harus menunjukkan keberpihakan pada kebenaran dan etika, bukan pada individu. Kalau semboyannya restorasi Indonesia, seharusnya restorasi juga diterapkan pada moral kader,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fauzi menilai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menimbulkan preseden buruk dan merusak citra lembaga legislatif di mata rakyat.
Aktivis tersebut juga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas jika ditemukan unsur pidana dalam peristiwa itu.
“Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika masyarakat bisa diproses karena kekerasan, maka pejabat pun harus diperlakukan sama,” tegas Fauzi.
Fauzi bersama sejumlah aktivis di Sumatera Utara menyatakan akan melakukan audiensi dan menyerahkan surat resmi ke DPRD Sumut serta DPW NasDem untuk menuntut klarifikasi dan sanksi tegas terhadap Rahmansyah Sibarani.
Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi soal moral dan tanggung jawab politik,” tutupnya.(red)
